Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Trending 7 months ago

DPR meminta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengecek izin dari proyek Meikarta buntut banyaknya persoalan dengan konsumen. DPR meminta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengecek izin dari proyek Meikarta buntut banyaknya persoalan dengan konsumen. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengecek ulang izin dari proyek Meikarta yang dikelola oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha Lippo Group.

Ia mengatakan beberapa waktu belakangan masyarakat nan menjadi konsumen dirugikan lantaran tak kunjung mendapat unit apartemen nan dijanjikan sejak 2019. Alih-alih mendapat haknya, konsumen nan melakukan demonstrasi di DPR pun malah dituntut Rp56 miliar oleh PT MSU.

"Apakah komplit dan cukup secara legalitas dan Bapak cek kembali lantaran dari awal 2017, mereka mulai, kan mereka dengan investasi China," ujar Andre dalam RDP Komisi VI berbareng Kementerian Investasi/BKPM, Senin (6/2).

DPR pun sebelumnya telah memanggil PT MSU, namun anak upaya Lippo Group itu mangkir tanpa alasan. Padahal, Presiden Direktur PT MSU diundang langsung untuk dimintai keterangan, termasuk gugatan perdata terhadap konsumennya.

DPR pun meradang dan menganggap absennya PT MSU ini sebagai pelecehan. Andre menegaskan mangkirnya manajemen Meikarta menunjukkan perusahaan tersebut merasa bisa membeli dan menundukkan semua orang nan ada di negeri ini.

"Pihak Lippo kudu kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady kudu kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya, lantaran diduga nan ambil keputusan ya family besar itu," kata Andre kala itu.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden jelek bagi DPR. Ia menegaskan jika tidak bisa hadir, maka semestinya pihak Meikarta memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk memihak kepentingan konsumen nan sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Terbaru, DPR pun logika memanggil bos Lippo Group James Riady beserta perwakilan PT MSU mengenai kisruh pembangunan apartemen Meikarta pada 13 Februari mendatang.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Source cnnindonesia.com
cnnindonesia.com