Kepala Otorita IKN Curhat DIPA 2022 Rp250 M Belum Dikucur Kemenkeu

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 untuk Badan Otorita IKN belum dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal tersebut dia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (6/2). Bambang mengatakan dari anggaran nan diajukan sebesar Rp650 miliar, nan disetujui hanya Rp250 miliar.

Ia menyebut sebagai lembaga baru, biaya Rp250 miliar sudah cukup namun DIPA-nya belum kunjung dikeluarkan. Oleh lantaran itu, dia berambisi pemerintah segera mengeluarkan DIPA tersebut agar program nan direncanakan tahun ini bisa melangkah dengan baik.

"Kami kira sebagai lembaga baru, Pak Ketua, ini cukup krusial bagi kami adalah jangan sampai terlalu lama organisasi ini beraksi tanpa DIPA-nya," ungkap Bambang.

Ia mengatakan anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk program support manajemen dan program pengembangan area strategis.

"Utamanya untuk mendukung semua operasi dari pada kebutuhan kami," imbuhnya.

Adapun biaya pembangunan IKN untuk tahun ini mencapai Rp23 triliun. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya mengatakan biaya tersebut berasal dari APBN nan masuk ke dalam anggaran shopping kementerian/lembaga (K/L).

Adapun K/L nan dia maksud antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Investasi BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Polri.

"Seluruhnya kira-kira sekitar Rp23 triliun. Terbesar memang di Kementerian PUPR, sekitar Rp20,8 triliun," kata Suharso dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan alokasi anggaran ini sesuai dengan proyeksi nan telah disusun. Dalam proyeksi itu 20 persen anggaran pembangunan IKN ditopang oleh APBN, sementara sisanya diharapkan dari swasta.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)