Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal merombak struktur organisasi demi memperkuat pengawasan dan pengembangan industri jasa keuangan. Rencana ini juga seiring dengan munculnya Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, mengatakan perombakan ini merupakan bagian dari transformasi organisasi nan telah menjadi bagian dari Destination Statement OJK 2022-2027. Salah satunya mengenai memperkuat integritas industri jasa keuangan.
"Destination statement dari OJK adalah mengembangkan industri jasa finansial nan sehat, efisien, dan berintegritas. Kata sehat artinya berangkaian dengan prudensial dan kata integritas baru, jadi masalah tata kelola menjadi unsur krusial nan dikedepankan," kata Mirza dalam aktivitas Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, Senin (6/2/2023).
Selain kesehatan dan integritas dari industri jasa keuangan, Mirza melanjutkan, OJK juga memfokuskan arah kebijakan pada 2023-2027 juga untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat dalam rangka pendalaman pasar keuangan.
"Kami diberi petunjuk tambahan UU PPSK, OJK berbareng KSSK mempunyai tanggungjawab mengembangkan, jadi bukan hanya mengatur, mengawasi, tapi juga mengembangkan, juga peningkatan inklusi dan stabilitas industri jasa keuangan," tutur Mirza.
Terkait transformasi organisasi nan hingga sekarang tetap berjalan, Mirza berujar, ada penambahan beberapa departemen nan dibawahi personil majelis komisioner alias kepala pelaksana OJK. Di antaranya di sektor pengawasan perilaku pelaku upaya dan konsumen, pasar modal dan bursa karbon, hingga perasuransian dan biaya pensiun.
"Sehingga kudu dilakukan penguatan organisasi. Penguatan organisasi ini tentu pertama adalah penguatan pengawasan sehingga ada beberapa departemen tambahan di OJK. Saat ini beberapa departemen tersebut organisasinya sudah diketok, orangnya sedang diisi," ucap Mirza.
Munculnya departemen baru dari hasil transformasi organisasi ini kata dia diantaranya adalah Departemen Market Conduct nan ada di bawah Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
"Itu tadinya di direktorat dinaikkan statusnya menjadi Departemen Pengawasan Market Conduct. Juga perihal baru adalah Satgas Waspada Investasi Ilegal nan tadinya di tempatnya kompartemennya hukum, dan penyidikan," tuturnya.
Sementara itu, departemen baru di bawah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon diantaranya adalah memisah Departemen Pengawasan Lembaga Efek dengan Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional.
"Kemudian ada juga pengaturan dan pengembangan. Tadinya pengembangan tugasnya pengawas sekarang di pasar modal, pengembangannya sendiri," tuturnya.
Terakhir adalah memperluas direktorat nan ada di bawah Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun. Mulanya ada 5 departemen dalam sektor tersebut, namun sekarang ditambah satu departemen, ialah Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus IKNB nan dipecah dari Departemen Pengawasan Asuransi.
"Perbankan juga sudah diketok organisasinya untuk pengisian organisasi sedang berjalan. nan baru departemen perbankan adanya Departemen Pengawasan Konglomerasi Keuangan 1 dan Direktorat Pengawasan Konglomerasi 2 dan ada departemen-departemen lain nan nomenklaturnya agak-agak berubah," ujar Mirza.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Bos OJK: Perekonomian Global Memburuk, Indonesia Siaga!
(RCI/dhf)