BPS Sebut Pemerintah Sulit Capai Target Penurunan Kemiskinan, Wapres Yakin Mampu

Suara.com - Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 7% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada 2024. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menilai perihal tersebut susah dicapai andaikan tata kelola upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tidak diubah.

Menanggapi perihal tersebut, Wakil Presiden alias Wapres Maruf Amin memastikan, pemerintah bakal bisa mencapai sasaran penurunan nomor kemiskinan dan kemiskinan ekstrem pada 2024.

"Sisa waktu ini kita genjot terus, optimis kita bisa (mencapai target)," ujar Wapres dalam keterangannya nan dikutip Minggu (5/2/2023).

Maruf Amin menjelaskan, sasaran penurunan kemiskinan nan ada saat ini adalah sasaran nan ditetapkan sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Baca Juga: Jangan Kaget! Bukan Kota Denpasar Sebagai Pusat Bisnis Tertinggi Investasi di Bali, Nomor 3 Kabupaten nan dipimpin Giri Prasta

Menurutnya, pandemi Covid-19 nan melanda nyaris tiga tahun terakhir telah memperberat upaya penanggulangan, baik kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem.

"Kita tetap berambisi dengan beragam langkah melakukan langkah-langkah (yang) lebih efektif dan juga terobosan-terobosan dengan mempercepat gerakan, mengkoordinasikan semua langkah, dan kemudian membikin sasaran-sasaran prioritas dimana (angka) kemiskinan itu tinggi," jelas dia.

Sebagai contoh, papar Wapres, saat ini terdapat 12 provinsi nan telah menjadi sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

"Kita inginkan tetap tetap 2024 itu 0 persen. Artinya kita tetap tetap berkeinginan. Bahwa itu lantaran adanya pandemi memang terhambat, sehingga memang lebih berat," tutur dia.

Ketika ditanya tentang pernyataan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas bahwa anggaran penanggulangan kemiskinan lebih banyak digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas, Wapres menekankan bahwa biaya penanggulangan kemiskinan kudu tepat sasaran.

Baca Juga: Bukan Purwakarta, Tapi 3 Kabupaten Ini Penghasil Beras Terbesar di Jawa Barat Kalahkan Daerah Asal Kang Dedi Mulyadi

"Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menteri PAN dan RB itu, terlalu besar kepada anggaran nan sifatnya (untuk) biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar," kata dia.

Wapres mengungkapkan, anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program, ialah perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“Kedua, (anggaran untuk) pemberdayaannya agar mereka bisa tidak lagi miskin. Dua (anggaran])itu memang besar dan tersebar di beragam kementerian lembaga," imbuh dia.

"Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, lantaran anggarannya sudah besar. Tapi pada keahlian nan lebih efektif, ini nan kudu dibenahi betul," pungkas Wapres.